Martapura, matarakyat.co.id – Dugaan kasus seorang anak berusia 14 tahun asal Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, yang terpapar paham radikalisme melalui media sosial mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, M. Ali Syahbana.
Politisi Partai Gerindra itu menilai kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan menjadi peringatan bahwa daerah menghadapi tantangan besar di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Menurut Ali Syahbana, fenomena tersebut merupakan dampak dari adaptation gap, yakni ketimpangan antara masifnya penetrasi teknologi digital dengan kesiapan sistem perlindungan sosial di daerah.
“Kasus ini harus dipandang sebagai dampak dari adaptation gap. Fenomena ini adalah ancaman eksternal yang mengeksploitasi ruang privat digital atau closed-loop communication yang menjadi titik buta pengawasan publik secara konvensional,” ujar M. Ali Syahbana.
Ia menegaskan, penanganan kasus serupa tidak cukup hanya mengandalkan proses penegakan hukum, tetapi harus dibarengi langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, langkah Polda Kalimantan Selatan yang menangani proses hukum serta pendampingan psikologis yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar sudah berada pada jalur yang tepat sesuai prinsip perlindungan anak.
“Namun untuk jangka panjang, solusinya adalah penguatan ekosistem kebijakan daerah, termasuk integrasi literasi informasi kritis dalam sistem pendidikan lokal serta pembangunan sistem peringatan dini di tingkat akar rumput,” tegasnya.
Kasus tersebut sebelumnya mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar bersama Dinsos P3AP2KB, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat itu terungkap seorang anak berusia 14 tahun diduga menjadi korban paparan paham radikal melalui media sosial dan saat ini tengah menjalani penanganan oleh Polda Kalimantan Selatan.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar menjelaskan korban telah mendapatkan pendampingan intensif melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Pendampingan tersebut meliputi layanan psikologis, bantuan hukum, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Selain itu, komunikasi korban dengan grup WhatsApp yang diduga menjadi media penyebaran paham radikal telah diputus. Kondisi psikologis korban juga disebut mulai menunjukkan perkembangan yang positif.
Kasus ini menjadi alarm bagi seluruh pihak bahwa penyebaran paham radikalisme kini semakin mudah menyasar anak-anak melalui ruang digital.
DPRD Kabupaten Banjar pun mendorong penguatan literasi digital, peningkatan pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum guna mencegah kasus serupa terulang.
Dalam RDP yang sama, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar juga menyoroti keterbatasan armada operasional milik Dinsos P3AP2KB yang dinilai masih belum memadai untuk mendukung pelayanan sosial, perlindungan anak, serta penanganan kebencanaan di wilayah Kabupaten Banjar.
