Siem Reap,Kamboja,matarakyat.co.id — Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian dalam forum _The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs_ (DGICM) yang berlangsung 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja.
Tiga pilar utama yang menjadi fondasi sistem keimigrasian Indonesia ke depan, yaitu: penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital.
“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia.Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” papar Hendarsam dalam pembukaan forum, Senin 23/6.
Pada sektor pengamanan perbatasan, Ditjen Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui _Passengers Analysis Unit_ (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan _Immigration Traffic Monitoring Center_ (ITMC) di tingkat pusat. Sistem ini berfungsi memetakan potensi ancaman sebelum pelintas tiba di gerbang imigrasi.
Hendarsam juga menyoroti efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Integrasi itu berkontribusi pada penangkapan 210 WNA terkait kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026. Langkah ini disebut sebagai upaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Indonesia.
Di hari yang sama, Hendarsam menggelar pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. Dalam dialog tersebut, Indonesia mengusulkan agar prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (_Working Holiday Visa_) untuk WNI dikelola secara proporsional oleh pemerintah Australia.
“Usulan kami adalah dengan Sistem Undian atau _Ballot System_ yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” jelas Hendarsam.
Dalam tataran regional, Indonesia mendapat mandat sebagai _Voluntary Lead Shepherd_ (VLS) untuk isu Penyelundupan Manusia (_People Smuggling_) dalam implementasi _Plan of Action_ (PoA) DGICM.
Sementara pembagian kerja sama regional lainnya: Kamboja memimpin _Intelligence Data Sharing Protocol_, Malaysia _Foreign Terrorist Fighters Movement_, Singapura _Fraudulent Travel Documents_, dan Brunei Darussalam _Consular Matters_.
“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tutup Hendarsam.
Forum DGICM ke-29 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama keimigrasian ASEAN sekaligus menunjukkan kesiapan sistem pengawasan yang adaptif terhadap dinamika kejahatan transnasional.
