Martapura, matarakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Pemkab Banjar mendorong agar setiap belanja yang dialokasikan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, saat mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar, Selasa (8/9/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, tersebut membahas jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, rapat juga mengagendakan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar, Irwan Bora.
Dalam penyusunan RAPBD 2027, Habib Idrus mengatakan masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan arah kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, setiap program yang dibiayai APBD harus memiliki sasaran yang jelas serta indikator keberhasilan yang dapat diukur.
“Yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap program harus mempunyai target dan ukuran keberhasilan yang jelas,” ujar Habib Idrus.
Ia menyebut sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat akan menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain efektivitas belanja, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Banjar. Upaya tersebut dilakukan agar ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar daerah dapat ditekan.
Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Pemkab Banjar menyatakan peningkatan kemandirian fiskal harus menjadi agenda yang dilakukan secara berkelanjutan.
Strateginya antara lain melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, pembenahan sistem pemungutan pajak dan percepatan penerapan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Penguatan pendapatan daerah harus dilakukan dengan memperbaiki sistem dan memanfaatkan potensi yang ada. Digitalisasi juga menjadi salah satu langkah penting agar pemungutan lebih efektif, transparan dan mudah,” katanya.
Di sisi lain, efisiensi anggaran juga menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027.
Pemerintah berencana mengendalikan belanja operasional sehingga ruang fiskal dapat lebih banyak dimanfaatkan untuk program prioritas dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Aspek kebencanaan juga masuk dalam arah kebijakan anggaran. Pemkab Banjar akan memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, khususnya banjir serta kebakaran hutan dan lahan.
Habib Idrus menegaskan, kebijakan anggaran harus mampu berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesiapan pemerintah menghadapi berbagai risiko.
“Pembangunan harus berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus meningkat, dan pada saat yang sama pemerintah harus memiliki kemampuan menghadapi risiko seperti bencana. Semua itu membutuhkan perencanaan anggaran yang tepat,” tegasnya.
Sementara itu, dalam agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Raperda tersebut selanjutnya akan diproses menuju penetapan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna berikutnya.
