Martapura, matarakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat pengendalian intern di lingkungan pemerintahan dengan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan manajemen risiko dalam setiap proses pembangunan.
Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026).
Workshop dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto serta Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat.
Yudi menegaskan, manajemen risiko diperlukan untuk memastikan target dan sasaran pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” kata Yudi.
Menurut dia, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya dengan menetapkan program, kegiatan, dan anggaran.
Setiap OPD harus mampu mengidentifikasi risiko sejak awal, menganalisis kemungkinan serta dampaknya, kemudian menentukan langkah pengendalian dan mitigasi.
Yudi juga menegaskan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di OPD masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegasnya.
Ia meminta agar register risiko yang dibuat masing-masing OPD tidak hanya menjadi dokumen administratif.
Dokumen tersebut harus digunakan sebagai dasar pimpinan dalam mengambil keputusan dan memastikan langkah pengendalian benar-benar berjalan.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ujarnya.
Yudi berharap workshop tersebut menghasilkan tindak lanjut konkret di masing-masing OPD. Bapperida bersama Inspektorat diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar manajemen risiko benar-benar terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai keberhasilan penerapan manajemen risiko dapat dilihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan publik, serta semakin besarnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Dalam workshop tersebut, Yudi menyebut terdapat dua harapan utama. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menjalankan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing.
Kedua, kepala OPD sebagai pemilik risiko harus mampu mengambil langkah penyelesaian ketika muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
