Martapura, matarakyat.co.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap penting.
DPRD Kabupaten Banjar memberikan sejumlah pandangan dan masukan kepada pemerintah daerah, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa belanja daerah tidak boleh hanya mengejar tingkat penyerapan anggaran.
Komitmen itu disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur melalui Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (8/9/2026).
Menurut Habib Idrus, setiap program yang masuk dalam APBD harus memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar,” tegas Habib Idrus.
Ia mengatakan, pemerintah daerah mengarahkan belanja dalam RAPBD 2027 pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Prioritas tersebut antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta pemberian stimulus untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Pemkab Banjar juga merespons sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Terhadap pandangan Fraksi PPP, pemerintah daerah mengapresiasi dukungan terhadap Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Sementara terhadap pandangan Fraksi PKB, Pemkab Banjar menyatakan sepakat bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus didorong.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan pajak serta percepatan digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah.
Sedangkan menanggapi pandangan Fraksi Golkar, pemerintah daerah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang berpihak kepada masyarakat.
Selain pembangunan dan penguatan ekonomi, sektor kebencanaan juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Pemkab Banjar menyatakan akan memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.
“Isu kebencanaan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta banjir,” kata Habib Idrus.
Di sisi lain, Rapat Paripurna DPRD Banjar juga membahas Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan perangkat daerah agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banjar berjalan lebih efektif dan efisien.
Sementara itu, pembahasan APBD 2027 akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Banjar.
Tantangannya bukan hanya memastikan anggaran tersusun dan terserap, tetapi juga memastikan belanja pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
