Martapura, matarakyat.co.id – DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat gabungan, Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, serta pimpinan DPRD.
Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan buruknya tata kelola air oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Palmina Utama di Kecamatan Cintapuri Darussalam.
Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir yang melanda sejumlah desa yang berada di sekitar area operasional perusahaan.
“Saya atas nama pribadi dan perusahaan turut prihatin atas bencana yang terjadi di desa-desa ring satu kami,” katanya, usai Rapat Gabungan, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, sebagai langkah jangka pendek, perusahaan telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah ring satu dan akan memperluas bantuan ke ring dua.
Selain itu, PT Palmina Utama juga mengklaim telah mengurangi operasional pompa air hingga 47 persen selama sepekan terakhir sebagai upaya menurunkan debit air di kawasan sekitar.
“Terkait ketinggian air, kami sudah mengurangi operasional pompa hingga 47 persen. Data operasional pompa harian juga sudah kami bagikan kepada masyarakat untuk bisa diperiksa secara terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar operator dan karyawan perusahaan merupakan warga lokal, sehingga pengawasan terhadap operasional pompa bisa dilakukan bersama-sama.
Untuk jangka menengah, pihak perusahaan menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun sistem pengelolaan air atau water management system (WMS) yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah.
“Kami ingin duduk bersama pemerintah daerah untuk melakukan survei dan menentukan bentuk CSR yang tepat dalam penerapan water management system. Jangan sampai sistem yang kami bantu tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kontribusi perusahaan dalam WMS dapat berupa penyediaan alat, pembiayaan, tenaga kerja, hingga dukungan desain dan teknologi.
Leksono juga menilai, pembangunan sistem pengelolaan air akan lebih efektif jika dilakukan pada musim kemarau. Oleh karena itu, PT Palmina Utama menargetkan pembangunan proyek tersebut dimulai pada Mei hingga Oktober 2026.
“Bulan Mei sampai Oktober adalah waktu yang tepat untuk membangun proyek-proyek WMS. Nanti akan kita uji coba pada musim penghujan di akhir 2026,” ungkapnya.
Sementara untuk proyek jangka panjang, seperti normalisasi sungai besar atau pembangunan tanggul skala besar, pihak perusahaan menyatakan akan mengikuti arahan pemerintah daerah.
“Kami tidak bisa bergerak sendiri untuk proyek besar seperti pencucian sungai atau pembuatan tanggul. Itu perlu arahan pemerintah karena melibatkan banyak pihak,” katanya.
Menjawab pertanyaan anggota DPRD terkait dampak banjir yang meluas hingga ke luar ring satu dan ring dua, Leksonos menegaskan pentingnya pelibatan instansi teknis dan masyarakat dalam penyusunan WMS.
“Kami ingin melibatkan dinas dan instansi terkait agar dampak yang lebih luas bisa benar-benar dipahami dan diantisipasi. Perusahaan tidak boleh bekerja sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, sejak bergabung pada 2022, dirinya diminta khusus untuk membantu pembenahan sistem pengelolaan air di PT Palmina Utama, yang sebelumnya masih mengandalkan sistem gravitasi tanpa alat.
“Pengalaman saya sebelumnya di Astra dan CAP menunjukkan bahwa WMS yang baik itu sangat mungkin diterapkan. Sekarang kami ingin membenahi dari ring satu terlebih dahulu,” ucapnya.
Ke depan, perusahaan bersama pemerintah daerah berencana memulai penerapan WMS pada sektor pertanian tanaman semusim sebelum diperluas ke tanaman tahunan seperti karet dan kelapa sawit.
“Kami sudah berkomitmen menyediakan alat, tenaga kerja, dan biaya. Yang penting kami bekerja bersama masyarakat dan instansi agar dampak negatif bisa dihindari dan program benar-benar tepat sasaran,” pungkas Leksono.
