Martapura, matarakyat.co.id – Ketidakhadiran kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar menjadi sorotan, Rabu (14/10/2026).
Sikap tersebut memantik kritik dari Wakil Ketua DPRD Banjar, Irwan Bora, yang melontarkan usulan tegas: anggaran dinas terkait sebaiknya dinolkan saja.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab pejabat dalam mengikuti pembahasan anggaran bukan persoalan sepele.
Terlebih, rapat Banggar merupakan forum penting untuk membahas kebutuhan belanja daerah sekaligus memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran.
Ketidakhadiran pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap program dinas berpotensi menghambat proses pembahasan.
Padahal, dalam forum tersebut, penjelasan mengenai kebutuhan anggaran, rencana kerja, serta target program menjadi bagian penting yang harus dipertanggungjawabkan.
Anggaran Bukan Sekadar Angka
Sorotan Irwan Bora menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana komitmen organisasi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mempertanggungjawabkan usulan anggarannya kepada DPRD.
Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka dalam dokumen perencanaan. Di baliknya terdapat uang publik yang semestinya dialokasikan berdasarkan kebutuhan, prioritas pembangunan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, kehadiran pejabat terkait dalam pembahasan anggaran menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan pengawasan.
DPRD membutuhkan penjelasan yang jelas agar alokasi belanja tidak hanya memenuhi kebutuhan birokrasi, tetapi juga menjawab persoalan masyarakat.
Usulan untuk meniadakan anggaran tersebut pun memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan organisasi perangkat daerah perlu diperkuat.
Menanti Penjelasan Dishub
Di tengah sorotan tersebut, penjelasan dari pihak Dinas Perhubungan menjadi penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai alasan ketidakhadiran kepala dinas dalam rapat Banggar.
Klarifikasi juga diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik antara legislatif dan eksekutif.
Publik berhak mengetahui apakah terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana tindak lanjutnya, serta langkah apa yang akan ditempuh untuk memastikan koordinasi pembahasan anggaran berjalan optimal.
Pada akhirnya, pengelolaan keuangan daerah menuntut komitmen bersama. Setiap usulan anggaran harus disertai tanggung jawab, keterbukaan, dan kesiapan untuk dievaluasi.
Pernyataan keras Irwan Bora menjadi pengingat bahwa pembahasan anggaran bukan agenda seremonial.
Forum tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat yang harus dijalankan secara serius dan profesional.
