Martapura, matarakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan daerah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan, program, hingga penganggaran pemerintah mampu mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menegaskan bahwa PUG bukan sekadar program yang berfokus pada perempuan, melainkan strategi pembangunan yang harus terintegrasi dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point Pengarusutamaan Gender di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (14/10/2026).
Menurut Yudi, penerapan perspektif gender harus dimulai sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan setiap perangkat daerah.
“Perspektif gender perlu diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Focal Point PUG memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan prinsip kesetaraan gender di lingkungan masing-masing perangkat daerah.
Tugas mereka tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga memastikan kebijakan dan program pemerintah mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi masyarakat secara proporsional.
Karena itu, Yudi meminta para peserta meningkatkan pemahaman mengenai analisis gender, penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, serta perencanaan dan penganggaran responsif gender.
“Saya berharap Focal Point dapat menjadi motor penguatan PUG di Kabupaten Banjar,” katanya.
Yudi juga menyoroti tantangan dalam menerjemahkan kebijakan kesetaraan gender menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penyusunan kebijakan harus didukung data yang akurat agar pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan dan menentukan langkah penanganan secara tepat.
“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat yang nyata, sehingga intervensi pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami, mengatakan bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami dan menerapkan strategi PUG.
Ia menyebutkan, sebagian peserta merupakan kepala subbagian perencanaan di perangkat daerah.
Posisi tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan penyusunan program dan penganggaran di lingkungan instansi masing-masing.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.
Widya menambahkan, penguatan PUG juga diarahkan untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sehingga kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dan dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Adapun narasumber dalam bimtek tersebut berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemkab Banjar berharap penguatan kapasitas Focal Point PUG dapat mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan setara, sekaligus memastikan program pemerintah daerah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
