Martapura, matarakyat.co.id – DPRD Banjar gelar Rapat Paripurna, penadatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Sabtu (14/6/2025) malam.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur menandatangani nota kesepakatan tersebut bersama Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana, disaksikan Wakil Ketua II Akhmad Rizani Anshari, usai pembacaan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Banjar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah oleh Juru Bicara DPRD, Ana Rusiana.
“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025,” ujar Saidi Mansyur dalam keterangannya.
Selain agenda penandatanganan nota kesepakatan, paripurna juga menggelar Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Seluruh fraksi memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara berturut-turut yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan keuangan Pemkab Banjar.
Fraksi-fraksi, di antaranya PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, dan PAN juga menyampaikan saran dan masukan terhadap pemerintah daerah. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Iqbal Khalilurrahman, menekankan pentingnya pelaksanaan APBD yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas. Upaya pengurangan angka kemiskinan juga harus terus ditingkatkan,” tegas Iqbal.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan semua fraksi.
“Alhamdulillah, paripurna berjalan lancar. Nota kesepakatan KUA-PPAS telah ditandatangani. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bersama demi kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar,” tutup Saidi
