Martapura, matarakyat.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran manajemen Bank Kalsel guna membahas posisi kepemilikan saham serta kontribusi bank daerah tersebut terhadap pendapatan Kabupaten Banjar.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rahmat Saleh, menyampaikan bahwa berdasarkan paparan manajemen Bank Kalsel, Kabupaten Banjar saat ini menempati posisi paling rendah dalam kepemilikan saham dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.
Rahmat mengungkapkan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap besaran dividen yang diterima daerah setiap tahunnya.
Ia menyebutkan, selama ini Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp62,8 miliar di Bank Kalsel.
“Dari pemaparan tadi, terlihat jelas bahwa porsi saham Kabupaten Banjar masih paling kecil. Bahkan sempat dikejar oleh Kabupaten Tapin,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, dengan penyertaan modal tersebut, Kabupaten Banjar memperoleh dividen sekitar Rp5,7 miliar.
Namun pada tahun 2025, meskipun jumlah lembar saham tercatat meningkat hingga 209 persen, dividen yang diterima justru mengalami penurunan menjadi sekitar Rp5,6 miliar.
“Terjadi penurunan sekitar seratus juta rupiah. Ini tentu perlu dievaluasi secara menyeluruh,” kata Rahmat.
Selain membahas dividen, RDP juga menyoroti peran Bank Kalsel dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rahmat menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, alokasi KUR untuk Kabupaten Banjar mencapai Rp7 miliar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.708 nasabah.
Tak hanya itu, Bank Kalsel juga menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) senilai sekitar Rp390 juta yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial serta mendukung program pemerintah daerah.
Menurut Rahmat, rendahnya posisi Kabupaten Banjar dalam kepemilikan saham bukan disebabkan oleh lemahnya kinerja daerah, melainkan karena keterbatasan porsi saham yang dimiliki sejak awal.
“Masalahnya bukan pada kinerja, tetapi karena porsi saham kita memang paling sedikit dibandingkan daerah lain,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan Kabupaten Balangan yang hampir menempati posisi teratas kepemilikan saham, namun terkendala aturan yang menetapkan bahwa pemerintah provinsi harus tetap menjadi pemegang saham terbesar.
Menutup pernyataannya, Rahmat menekankan perlunya strategi jangka panjang dari Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan penyertaan modal di Bank Kalsel agar manfaat ekonomi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah dapat lebih optimal ke depan.
“Kalau ingin posisi kita naik, maka mau tidak mau penyertaan modal juga harus ditambah. Saat ini jumlahnya masih sangat terbatas,” pungkasnya.
