Banjar, matarakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten Banjar mengakui bahwa penanganan banjir yang meluas di sejumlah kecamatan tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah semata.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai menjadi kebutuhan mendesak, di tengah masih ditemukannya wilayah terdampak yang belum sepenuhnya tersentuh bantuan.
Hal tersebut disampaikan melalui surat edaran yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudhi Andrea, pada Sabtu (3/1/2026).
Dalam edaran itu, pemerintah daerah mengajak partai politik, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, hingga perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana banjir.
Ajakan ini menyusul peningkatan status bencana banjir dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/533/KUM/2025.
Status tersebut ditetapkan setelah banjir merendam wilayah yang semakin luas dan berdampak pada ribuan warga di Kabupaten Banjar.
Meski demikian, langkah pemerintah membuka ruang partisipasi lintas sektor juga menyoroti persoalan mendasar, terutama soal distribusi bantuan yang belum sepenuhnya merata.
Pemerintah daerah mengakui masih ada sejumlah titik yang belum terjangkau optimal akibat luasnya wilayah genangan dan keterbatasan akses.
“Banjir ini berdampak luas dan pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujar Sekda Banjar Yudhi Andrea, belum lama tadi.
Ia mengapresiasi partai politik dan organisasi yang telah lebih dulu menyalurkan bantuan logistik ke lapangan.
Namun, Yudhi menilai upaya tersebut masih perlu diperkuat dengan koordinasi yang lebih rapi agar tidak terjadi penumpukan bantuan di satu lokasi, sementara wilayah lain kekurangan.
“Kami masih menyalurkan bantuan secara bertahap, dengan prioritas daerah yang terdampak paling parah. Ini menjadi tantangan besar karena hampir sebagian besar desa terdampak banjir,” katanya.
Selain bantuan logistik, Pemkab Banjar menurunkan tim kesehatan yang bertugas setiap hari untuk memberikan layanan medis dan membagikan obat-obatan kepada warga terdampak banjir.
Pemerintah juga menyiapkan data lokasi dan kontak petugas lapangan guna mempermudah koordinasi lintas pihak.
Untuk pengungsian, sejumlah fasilitas telah disiapkan, seperti Aula Dinas Pendidikan yang saat ini telah digunakan.
Pemerintah juga menyiapkan Aula BKD dan Guest House sebagai alternatif apabila jumlah pengungsi terus bertambah.
Sementara itu, warga yang memilih mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat tetap dijanjikan mendapatkan suplai logistik.
Pemerintah daerah menyatakan akan memfasilitasi penuh warga yang tidak memiliki tempat tinggal sementara selama masa tanggap darurat berlangsung.
Pemkab Banjar berharap keterlibatan lintas sektor tidak berhenti pada imbauan, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang terkoordinasi dengan baik.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar tidak ada warga terdampak yang terlewat.
“Yang terpenting, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah bencana, bukan hanya melalui pernyataan, tetapi melalui bantuan yang merata dan tepat sasaran,” pungkas Yudhi Andrea.
