Banjar, Matarakyat.co.id – Banjir yang masih merendam ribuan rumah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menuai sorotan DPRD setempat.
DPRD Kabupaten Banjar menilai respons penanganan banjir di lapangan perlu diperkuat agar lebih cepat dan terkoordinasi.
Komisi I DPRD Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Jumat (2/1/2026), sebagai bentuk evaluasi terhadap penanganan bencana yang dinilai belum optimal.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, mengungkapkan banjir telah berdampak luas dan melanda belasan kecamatan.
Berdasarkan laporan BPBD dan hasil pantauan DPRD, jumlah wilayah terdampak mencapai 10 hingga 14 kecamatan.
“Wilayah dengan dampak terparah masih berada di Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, dan Cintapuri,” ujar Amiruddin.
Dalam RDP tersebut, DPRD menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor yang dinilai menghambat efektivitas penanganan banjir. Menurut Amiruddin, penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial.
“DPRD memiliki fungsi penganggaran dan kebijakan, sementara BPBD sebagai pelaksana teknis. Sinergi ini harus diperkuat agar penanganan lebih maksimal,” tegasnya.
DPRD juga mengingatkan agar penyaluran bantuan kepada warga terdampak tidak terkesan terkotak-kotak berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Bantuan itu milik Pemerintah Kabupaten Banjar. Yang terpenting bantuan cepat sampai ke masyarakat, bukan soal berasal dari dinas mana,” katanya.
Selain penanganan darurat, DPRD turut menyoroti pentingnya langkah jangka panjang. Normalisasi sungai, penataan bantaran, hingga reboisasi lahan terbuka dan bekas tambang ilegal dinilai belum ditangani secara serius.
“Jika akar masalahnya tidak disentuh, banjir akan terus berulang. Ini bukan semata-mata persoalan hujan,” ujar Amiruddin.
Proyek Bendungan Riam Kiwa juga kembali menjadi perhatian. DPRD menilai proyek tersebut strategis, tidak hanya untuk pengendalian banjir tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
“Musim tanam terganggu dan petani dirugikan. Pembebasan lahan Bendungan Riam Kiwa harus dipercepat,” tegasnya.
Dalam RDP terungkap, BPBD Banjar menghadapi keterbatasan anggaran. Tambahan anggaran penanganan bencana hanya sekitar Rp300 juta dan difokuskan untuk kebutuhan logistik, tanpa mencakup pengadaan perahu karet.
“Di APBD murni 2026 belum tersedia anggaran pengadaan perahu. Ini harus didorong melalui APBD Perubahan,” kata Amiruddin.
DPRD juga menanggapi keluhan masyarakat terkait perahu karet yang belum dimanfaatkan secara optimal di lapangan.
“Dalam kondisi darurat, perahu tidak boleh menganggur. Evakuasi warga harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPBD Banjar, Yayan Daryanto, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti hasil RDP dengan melakukan inspeksi kesiapan personel dan logistik.
“Bantuan dari BNPB dan pihak swasta sudah tersedia. Logistik cukup, tetapi harus segera disalurkan agar tidak menumpuk di gudang,” kata Yayan.
Ia juga menegaskan perahu karet harus siap digunakan kapan pun dibutuhkan warga. “Jika ada permintaan perahu, berarti situasi darurat. Tidak boleh ada peralatan yang hanya parkir,” tegasnya.
Berdasarkan data BPBD yang dipaparkan dalam RDP, banjir berdampak di 14 kecamatan dengan 22.857 rumah terdampak, 3.078 rumah terendam.
37.884 kepala keluarga terdampak, dan 107.284 jiwa terdampak. Data tersebut juga mencakup kejadian angin puting beliung yang terjadi bersamaan.
Dengan status tanggap darurat yang akan berakhir pada 5 Januari 2026, DPRD Banjar mengingatkan agar percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas utama.
