Banjarbaru,matarakyat.co.id – Pembongkaran keramik pada los basah Pasar Bauntung, Banjarbaru, mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Siska Monalisa.
Sorotan tersebut bukan hanya terkait kondisi keramik yang dinilai licin, tetapi juga menyangkut siapa yang harus menanggung biaya pembongkaran dan penggantian material tersebut.
Siska menilai persoalan itu perlu dijelaskan secara terbuka sebelum dilakukan pembahasan lebih jauh mengenai perbaikan.
“Ramai orang bicara hasil akhirnya, keramiknya licin. Sebagai pengawas, saya tidak berhenti di situ,” ujar Siska.
Menurut dia, karakteristik los basah sudah dapat diprediksi sejak awal karena merupakan area yang setiap hari bersentuhan dengan air.
Karena itu, pemilihan material lantai semestinya telah mempertimbangkan aspek keamanan dan kondisi lingkungan sejak tahap perencanaan.
Ia mempertanyakan bagaimana spesifikasi material tersebut ditetapkan hingga akhirnya digunakan dalam pekerjaan pembangunan.
Ada tiga hal yang menurut Siska perlu dibuka kepada publik.
Pertama, kapan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis proyek disusun.
Kedua, pada tahun anggaran berapa keputusan mengenai material tersebut ditetapkan.
Ketiga, siapa yang nantinya menanggung biaya pembongkaran dan penggantian keramik, apakah pihak pelaksana atau justru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya tidak sedang menilai orang. Saya menilai dokumen,” tegasnya.
Siska menilai apabila sejak awal spesifikasi lantai memang tidak sesuai dengan karakteristik los basah, evaluasi tidak semestinya hanya diarahkan kepada pelaksana pekerjaan.
Menurutnya, proses perencanaan hingga penetapan spesifikasi yang kemudian dituangkan dalam kontrak juga perlu diperiksa.
“Kalau spesifikasinya memang keliru sejak awal, tentu kita harus melihat prosesnya. Bagaimana spesifikasi itu dibuat, siapa yang menetapkan dan bagaimana sampai masuk ke dalam kontrak,” ujarnya.
Selain persoalan material lantai, Siska juga menyoroti sistem aliran air di area los basah.
Ia mengatakan, sistem drainase dan arah aliran air seharusnya sudah diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Sebab, kondisi lantai yang terus terkena air tanpa sistem pembuangan yang baik berpotensi menimbulkan genangan dan membuat persoalan semakin kompleks.
Bagi Siska, pengawasan terhadap proyek pemerintah tidak hanya berbicara mengenai hasil akhir pembangunan, tetapi juga memastikan setiap tahapan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.
Ia menegaskan satu prinsip yang menjadi perhatian dalam pengawasan pekerjaan fisik, yakni jangan sampai anggaran daerah harus kembali dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.
“Jangan sudah dibangun, ketahuan licin, lalu dibongkar lagi. Itu beban anggaran yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Untuk memastikan persoalan tersebut, Siska menyatakan akan meminta sejumlah dokumen melalui mekanisme resmi di Komisi III DPRD Kota Banjarbaru.
Dokumen yang akan diminta antara lain perencanaan proyek, spesifikasi teknis, kontrak pekerjaan hingga laporan konsultan pengawas.
Menurutnya, dokumen tersebut penting untuk mengetahui apakah persoalan keramik merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan atau justru sudah muncul sejak tahap perencanaan.
Siska mengatakan penilaian lebih lanjut akan disampaikan setelah dokumen diterima dan ditelaah.
Dengan demikian, persoalan pembongkaran keramik los basah Pasar Bauntung tidak hanya berhenti pada pertanyaan apakah lantainya licin atau tidak, tetapi juga menyangkut akuntabilitas perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Sebelum pemerintah yang sekarang.
