Batulicin, matarakyat.co.id – Enam fraksi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Meski menyetujui rancangan tersebut, seluruh fraksi tetap menyampaikan saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan anggaran daerah.
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua I Hasanuddin. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Putu Wisnu Wardhana yang mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.
Enam fraksi yang menyatakan persetujuan tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golkar, dan Fraksi NasDem Sejahtera.
Dalam pemandangan umumnya, masing-masing fraksi memberikan saran dan masukan terhadap rancangan anggaran agar penyusunan APBD 2027 dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,18 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,88 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp702,34 miliar.
Besaran anggaran tersebut menjadi bagian dari perencanaan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai program pembangunan pada 2027.
Persetujuan seluruh fraksi yang disertai saran dan masukan menjadi bagian dari proses pembahasan RAPBD sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui fungsi anggaran, DPRD memiliki peran dalam mengawal agar kebijakan belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah.
