Jakarta,matarakyat.co.id – Aula Ditjen Imigrasi tidak seperti biasanya. Tak ada derap langkah tamu, tak ada tumpukan berkas. Yang ada hanya layar-layar yang menyala dari Sabang sampai Merauke, dan satu suara yang memecah hening, pada Selasa (09/06/2026).
Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi, berdiri di podium. Di hadapannya: seluruh petugas Imigrasi se-Indonesia dan para Atase Imigrasi di Perwakilan RI. Hadir lewat udara, tapi hadir juga dalam batin. Karena yang dibahas hari itu bukan target paspor, tapi luka kepercayaan.
“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum. Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal,” ujarnya.
Kalimatnya pendek. Tapi berat, seperti orang yang baru selesai menangis lalu memilih bangkit.
Hendarsam tak menutup mata. Ia menyebut krisis kali ini sebagai “pukulan terbesar bagi organisasi”. Tapi ia menolak menjadikan luka itu kuburan. Ia ingin menjadikannya cermin.
“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa bagi siapapun untuk melakukan pelanggaran,”tegasnya. Tegas, tanpa nada tinggi. Karena wibawa tak perlu berteriak.
Ia tahu, petugas Imigrasi bersentuhan langsung dengan rasa takut, harap, dan lelahnya manusia di balik loket. Karena itu rentan. Rentan disalahpahami, rentan tergoda, rentan dikritik. Maka jawabannya bukan membentengi diri, tapi menguatkan mental. Merespons keluhan cepat. Bekerja transparan. Seperti kaca, bukan tembok.
“Imigrasi untuk Rakyat” Bukan Slogan
Hendarsam mengakui: SDM Imigrasi unggul. Tapi kapasitas tanpa integritas ibarat kapal besar tanpa kompas. Akan berlayar, tapi entah ke mana.
Karena itu ia menggarisbawahi satu hal: pangkas jarak. Jarak antara seragam dan rakyat. Jarak antara prosedur dan rasa manusiawi. Segala kecemburuan sosial, segala persepsi miring, katanya, harus dijawab bukan dengan konferensi pers, tapi dengan perubahan sikap yang bisa dirasakan di konter pelayanan.
“Gagasan ‘Imigrasi untuk Rakyat’ lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.
Hari itu, aula itu menjadi ruang refleksi. Seragam dilepas sebentar, nurani dipakai penuh. Karena ternyata, menjaga gerbang negara bukan cuma soal stempel di paspor. Tapi soal menjaga marwah di mata rakyat.
Kini tugasnya jatuh ke bahu tiap petugas: membuktikan, bukan berjanji lagi.
