Banjarbaru, matarakyat.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah M. Syarifuddin saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang dirangkai dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Lapangan Setda Provinsi Kalsel, Senin (4/5/2026).
Dalam amanatnya, Syarifuddin menegaskan bahwa tema “Melalui Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” mencerminkan peran strategis daerah dalam mengelola potensi secara mandiri, namun tetap selaras dengan arah kebijakan nasional.
Ia menilai, tanpa adanya sinkronisasi yang kuat, program pembangunan berisiko tidak berjalan optimal.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mampu menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kunci keberhasilan pembangunan terletak pada keselarasan pusat dan daerah. Tanpa itu, program tidak akan efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus responsif menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam menjaga ketahanan pangan, energi, serta pengelolaan sumber daya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga perlu didorong secara merata melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor usaha, dan dukungan terhadap pelaku UMKM.
Syarifuddin juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, dengan pelayanan yang cepat, adaptif, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalsel juga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat,” katanya.
Selain memperingati Otda, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi Hari Pendidikan Nasional.
Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, serta memperkuat peran tenaga pendidik.
“Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Kalsel menyalurkan Bantuan Keuangan Pendidikan Kesetaraan (Bapintar) sebesar Rp500 juta kepada pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, sejumlah penghargaan juga diberikan kepada kepala sekolah, guru, dan siswa berprestasi di tingkat nasional.
Upacara tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kalsel, para kepala daerah se-Kalimantan Selatan, serta pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel.
