Banjarbaru, matarakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sekretaris Daerah Banjar, H Yudi Andrea, saat membacakan sambutan Bupati Banjar, menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan good governance.
Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pelayanan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pelayanan yang adil dan terbuka.
Standar pelayanan, kata dia, menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah kepada masyarakat.
“Standar pelayanan adalah janji penyelenggara kepada masyarakat. Dengan standar yang jelas, masyarakat mendapatkan kepastian layanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Banjar selama ini telah berjalan cukup baik, ditandai dengan tingkat kepatuhan layanan serta pembangunan zona integritas yang terus mengalami peningkatan.
Meski demikian, Pemkab Banjar tetap berupaya melakukan perbaikan, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kebijakan seperti work from home tetap dijalankan, namun pelayanan publik harus tetap optimal dan tidak terganggu,” tegasnya.
Selain itu, peran Ombudsman juga dinilai penting dalam mengawasi kualitas pelayanan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman selama ini dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik di daerah.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Banjar, Muhammad Ikhsan, menyampaikan bahwa FKP diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari SKPD, akademisi, dan pelaku usaha.
Forum ini menjadi agenda rutin tahunan untuk membahas berbagai persoalan dalam pelayanan publik.
Ia berharap, melalui forum ini tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pelaku usaha, sehingga berbagai masukan dapat menjadi bahan evaluasi bersama.
“Forum ini menjadi wadah untuk mencari solusi atas kendala pelayanan, sekaligus memperkuat kualitas layanan agar ke depan semakin baik,” pungkasnya.
