Batulicin, matarakyat.co.id – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/1). Kunjungan ini difokuskan pada penguatan sinergi penanggulangan bencana, terutama bagi wilayah pesisir Tanah Bumbu yang rawan terdampak perubahan cuaca.
Rombongan Komisi III DPRD Tanah Bumbu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, I Wayan Sudarma, dan diterima langsung oleh jajaran pejabat BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut membahas upaya sinkronisasi data kebencanaan serta peningkatan kapasitas penanganan bencana antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan itu, I Wayan Sudarma menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan sebagai langkah strategis dalam menekan risiko serta dampak bencana alam yang kerap terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah. Fokus utama adalah mitigasi bencana dalam menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang sering melanda wilayah pesisir seperti Kabupaten Tanah Bumbu,” ungkapnya.
Selama pertemuan berlangsung, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Salah satu pembahasan utama adalah pemetaan risiko dan sinkronisasi data kebencanaan. Diskusi mencakup identifikasi titik-titik rawan bencana di Tanah Bumbu, mulai dari potensi banjir rob dan pasang surut air laut akibat karakteristik wilayah pesisir, ancaman angin puting beliung pada masa peralihan musim, hingga risiko tanah longsor di kawasan perbukitan serta jalur transportasi vital.
Selain itu, Komisi III juga menekankan kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan, termasuk optimalisasi Early Warning System (EWS) agar sistem peringatan dini banjir maupun tsunami dapat terintegrasi dengan sistem milik provinsi. Kesiapan logistik di gudang daerah serta dukungan anggaran melalui bantuan keuangan atau hibah provinsi untuk penanganan darurat turut menjadi bagian dari pembahasan.
Sebagai langkah jangka panjang, Komisi III DPRD Tanah Bumbu mendorong penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana). Melalui pendampingan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas evakuasi mandiri, memahami jalur dan titik kumpul evakuasi, serta mengenali tanda-tanda alam sebelum bencana terjadi.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap koordinasi yang terbangun melalui kunjungan kerja ini dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah, sehingga respons di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur demi keselamatan masyarakat.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penyerahan dokumen secara simbolis dan sesi foto bersama di depan Gedung BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di daerah.
