Martapura, matarakyat.co.id – Kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banjar bakal mengalami penyesuaian.
DPRD Kabupaten Banjar mulai membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2018 tentang BPD untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
Pembahasan perubahan perda tersebut menjadi langkah penting untuk memperjelas posisi BPD dalam sistem pemerintahan desa, termasuk menyangkut hak, kewajiban, masa keanggotaan hingga mekanisme pemberhentian anggota.
Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 disampaikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (11/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Habib Idrus menegaskan bahwa perubahan regulasi diperlukan agar aturan di tingkat daerah tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Salah satu landasan penyesuaian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
“Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pengaturan di daerah agar terdapat keselarasan, kepastian hukum dan konsistensi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, revisi perda tidak sekadar mengikuti perubahan aturan nasional. Pemerintah Kabupaten Banjar juga ingin memastikan regulasi yang diperbarui mampu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam rancangan perubahan tersebut, terdapat 10 materi pokok yang menjadi perhatian.
Sejumlah poin penting di antaranya menyangkut keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, masa jabatan dan periodisasi, persyaratan calon anggota, serta mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara.
Tak hanya itu, pengaturan mengenai pergantian antarwaktu (PAW), hak anggota BPD, penghargaan purnatugas, hingga laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas juga masuk dalam materi revisi.
Aspek larangan, kode etik, pembinaan serta peningkatan kapasitas anggota BPD turut menjadi bagian dari pembaruan regulasi tersebut.
Penyesuaian ini diharapkan dapat memperkuat fungsi BPD sebagai lembaga yang berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Dengan adanya aturan yang lebih komprehensif, BPD diharapkan tidak hanya memiliki kejelasan mengenai kedudukan dan kewenangannya, tetapi juga mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Banjar itu dipimpin Ketua DPRD H. Agus Maulana, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banjar.






