Martapura, matarakyat.co.id – Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banjar mulai diarahkan melalui penyusunan regulasi yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro serta koperasi.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (28/10/2026).
Dalam rapat itu, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan pendapat akhir pemerintah daerah terhadap Raperda yang diharapkan menjadi landasan penguatan sektor usaha mikro dan koperasi.
Saidi mengatakan, keberadaan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Melalui payung hukum yang jelas, pembinaan dan pengembangan koperasi serta usaha mikro diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Menurutnya, koperasi dan usaha mikro memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah.
Karena itu, dukungan pemerintah tidak cukup hanya sebatas memberikan kemudahan perizinan, tetapi juga harus menyentuh aspek perlindungan, peningkatan produktivitas, hingga perluasan kesempatan usaha.
“Pemerintah daerah ingin memastikan koperasi dan pelaku usaha mikro mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Melalui regulasi ini, kita berharap potensi ekonomi masyarakat dapat dioptimalkan sehingga mampu menciptakan usaha yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Saidi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Banjar, khususnya seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembahasan Raperda hingga mencapai tahap persetujuan.
Saidi menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi faktor penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, dan saran dari DPRD selama proses pembahasan. Kami berharap regulasi ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi koperasi dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Banjar,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar Akhmad Rizanie Anshari, didampingi Wakil Ketua III Ali Murtado.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar melalui laporannya menyatakan persetujuan terhadap Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Selain Raperda UMKM, rapat paripurna juga membahas Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Banjar turut menyatakan persetujuan agar rancangan perubahan perda tersebut dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Dengan adanya regulasi khusus bagi koperasi dan usaha mikro, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menghadirkan payung hukum, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam program nyata yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha di Kabupaten Banjar.






