DPRD Banjar Soroti Gaji PPPK Belum Cair, Segera Panggil Dinas Pendidikan

- Jurnalis

Kamis, 5 Maret 2026 - 08:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Martapura,matarakyat.co.id – Permasalahan belum cairnya gaji sejumlah guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banjar mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Banjar.

Dewan memastikan akan segera meminta penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan terkait kondisi tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Banjar, Hj. Anna Rusiana, mengaku pihaknya baru mengetahui persoalan ini dari laporan yang beredar di media.

“Meski demikian, DPRD menilai isu keterlambatan pembayaran gaji tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujar Anna, Kamis (5/3/2026) pagi.

Ia menegaskan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk mengklarifikasi penyebab belum dibayarkannya hak para guru yang telah diangkat sebagai PPPK, khususnya yang mengaku belum menerima gaji sejak Oktober 2025.

Baca Juga :  Tanah Bumbu Mantapkan Komitmen PUG Lewat Rapat Pokja Focal Point

Menurut Anna, jika permasalahan ini disebabkan oleh kendala administratif maupun teknis, maka harus segera dicari solusi bersama agar tidak merugikan para tenaga pendidik.

DPRD juga menekankan bahwa para guru memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, terutama menyangkut kebutuhan dasar dan kesejahteraan.

Sementara itu, di lapangan, sejumlah guru PPPK paruh waktu mengeluhkan belum adanya kepastian pembayaran gaji.

Baca Juga :  Warga Gambut Datangi DPRD Banjar, Tolak Pembangunan Alkah Firdaus 3

Bahkan, sebagian dari mereka hanya menerima insentif daerah dengan nominal terbatas yang pencairannya tidak dilakukan setiap bulan.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan harapan awal pengangkatan PPPK yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.

Hingga kini, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.

DPRD Banjar memastikan akan terus mengawal permasalahan ini hingga ditemukan kejelasan dan solusi konkret bagi para guru yang terdampak.

Berita Terkait

Drainase Jadi Sorotan, Hasan Hamdan Ingatkan Martapura Jangan Berubah Jadi Serambi Banjir
DPRD Banjar Bahas Revisi Perda BPD, Hak hingga Keterwakilan Perempuan Jadi Perhatian
Menyapu Halaman, Membersihkan Hati: Bakti Sunyi dari Batulicin
Hadapi Karhutla dan Kekeringan, Helda Rina Sampaikan Pesan Sudaryono kepada Petani Banjar
Warga Indrasari Keluhkan Drainase Tersumbat, Iqbal Khalilurrahman Siap Kawal Aspirasi
Warga Labuan Tabu Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Irwan Bora Siap Perjuangkan Aspirasi
Terhubung ke Interpol 196 Negara, Kapolri dan Dirjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Buronan Internasional Lewat I-GHAS 24/7
Jembatan Penghubung Tunggul Irang Jadi Prioritas Aspirasi, Hj. Anna Rusiana Siap Perjuangkan Pembangunan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:01 WITA

Drainase Jadi Sorotan, Hasan Hamdan Ingatkan Martapura Jangan Berubah Jadi Serambi Banjir

Rabu, 11 November 2026 - 17:17 WITA

DPRD Banjar Bahas Revisi Perda BPD, Hak hingga Keterwakilan Perempuan Jadi Perhatian

Senin, 9 November 2026 - 16:05 WITA

Menyapu Halaman, Membersihkan Hati: Bakti Sunyi dari Batulicin

Sabtu, 7 November 2026 - 19:50 WITA

Hadapi Karhutla dan Kekeringan, Helda Rina Sampaikan Pesan Sudaryono kepada Petani Banjar

Sabtu, 7 November 2026 - 18:20 WITA

Warga Indrasari Keluhkan Drainase Tersumbat, Iqbal Khalilurrahman Siap Kawal Aspirasi

Jumat, 6 November 2026 - 19:13 WITA

Warga Labuan Tabu Sampaikan Keluhan Infrastruktur, Irwan Bora Siap Perjuangkan Aspirasi

Jumat, 6 November 2026 - 12:55 WITA

Terhubung ke Interpol 196 Negara, Kapolri dan Dirjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Buronan Internasional Lewat I-GHAS 24/7

Kamis, 5 November 2026 - 12:33 WITA

Jembatan Penghubung Tunggul Irang Jadi Prioritas Aspirasi, Hj. Anna Rusiana Siap Perjuangkan Pembangunan

Berita Terbaru