Banjar, matarakyat.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj Anna Rusiana, mengungkapkan keprihatinannya atas wacana penggunaan aula lama kecamatan sebagai tempat layanan rawat inap sementara Puskesmas Aluh-Aluh.
Ia menilai, keputusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kelayakan dan keselamatan pasien.
“Kondisi aula kecamatan yang lama itu sangat memprihatinkan. Secara fisik, sudah tua dan sering tergenang rob. Bagaimana bisa tempat seperti itu digunakan untuk merawat pasien yang sedang butuh kenyamanan dan perawatan maksimal?” ucap Anna usai meninjau langsung lokasi, Selasa (24/6/2025).
Bangunan aula yang dimaksud, menurutnya, sudah tidak layak difungsikan kembali. Terbuat dari kayu yang telah lapuk dan berada di lokasi rawan banjir, aula tersebut lebih cocok disebut sebagai bangunan sisa, bukan tempat layanan kesehatan.
Anna menegaskan, meski dalam situasi darurat setelah bangunan belakang Puskesmas Aluh-Aluh hampir ambruk, alternatif relokasi seharusnya tetap memenuhi standar minimum pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai warga yang sedang sakit justru semakin menderita karena ditempatkan di fasilitas yang tidak memadai,” tegasnya.
Sebagai jalan tengah, ia mendorong penggunaan aula kecamatan yang baru, yang berbahan dasar beton dan memiliki struktur yang lebih kokoh serta lokasi yang lebih aman.
Menurutnya, opsi ini jauh lebih realistis untuk menjamin kenyamanan pasien dan efektivitas layanan sementara.
“Kalau memang harus merelokasi, pilihlah tempat yang secara fisik dan lingkungan memenuhi syarat. Aula baru itu jauh lebih representatif dibanding bangunan lama yang hampir roboh,” imbuhnya.
Selain mendesak tindakan cepat dari pemerintah daerah, Anna juga menyoroti minimnya akses masyarakat Aluh-Aluh ke rumah sakit rujukan. Hal itu menjadi alasan kuat mengapa keberadaan layanan rawat inap yang layak di wilayah tersebut sangat mendesak.
“Kita tidak bisa menunggu sampai ada insiden lebih parah. Warga di sini butuh solusi yang cepat dan tepat. Jangan tunggu jatuh korban dulu,” ujarnya.
Sebagai Ketua Komisi yang membidangi urusan kesehatan, Anna memastikan DPRD akan segera mengadakan rapat dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya. Tujuannya, mencari solusi jangka pendek sambil merumuskan langkah perbaikan jangka panjang.
Ia juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap seluruh bangunan puskesmas di Kabupaten Banjar agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jangan menunggu bangunan runtuh baru bergerak. Dinas Kesehatan harus proaktif memeriksa kelayakan infrastruktur yang selama ini jadi tulang punggung layanan masyarakat,” pungkasnya.
