Batulicin, Matarakyat.co.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Selasa (19/11/2024).
Dalam laporan yang di sampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Tanah Bumbu, Erli Susanti mengatakan bahwa permasalahan gender bisa dilihat secara makro dari adanya kesenjangan antara value Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
“Perjalanan pelaksanaan PUG masih dalam kecenderungan berjalan lambat dan belum fokus terhadap sasaran dan target RPJP,” sebut Erli.
Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan di dukung UU Nomor 17 Tahun 2007.
Serta UU Nomor 59 Tahun 2020-2024, mengamanatkan strategi PUG sebagai salah satu strategi pembangunan. Sehingga untuk mewujudkan Indonesia Emas yaitu pada IE 14 tentang Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.
“Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan 3 urusan kualitas hidup perempuan,” jelasnya.
Erli menyebut, untuk mengurangi kesenjangan gender di perlukan revitalisasi PUG di seluruh proses pembangunan.Adapun salah tujuan kegiatan ini sebagai sinkronisasi perencanaan penganggaran serta memberikan informasi kepada seluruh peserta.
“Tentang pentingnya PUG dalam proses pembangunan, sasaran peserta yakni pejabat atau staf yang menangani perencanaan 50 SKPD di Tanah Bumbu,” kata Erli.
Ia berharap, dari yaitu tersusunnya dokumen PPRG lima tahunan dan tahunan di masing-masing SKPD dan tersusunnya dokumen GAP dan GBS.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eka Safrudin menyampaikan hal ini merupakan upaya bersama untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah melalui PPRG.
“Serta penerapan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan,” beber Eka.
Oleh karenanya, isu strategis gender dalam program dan kegiatan pembangunan daerah penting di lakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Antara organisasi perangkat daerah, agar sejalan dengan target sustainable development goals yaitu tercapainya kesetaraan gender.
Di mana masyarakat yang terdiri dari laki-laki perempuan baik dewasa, anak-anak, lansia dan disabilitas secara adil dan setara dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
“Untuk itu, kami berharap kepada seluruh peserta, agar mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh dan dapat membangun komitmen, serta memperkuat jejaring koordinasi antar stakeholder terkait,” ucap Eka.
Yang mana menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi, guna memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, sehingga nantinya tercapai cita-cita bersama, membangun Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis. (Oliv/MR)
