Martapura, matarakyat.co.id — Di tengah memanasnya situasi global akibat konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang saling meluncurkan rudal berteknologi tinggi, sebuah peristiwa ironis justru terjadi di tanah air.
Bagian belakang bangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mendadak ambruk pada Selasa pagi (24/6/2025).
Kejadian ini langsung mengundang perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar.
Wakil Ketua I DPRD Banjar, H. Irwan Bora, menyayangkan insiden tersebut dan meminta investigasi menyeluruh.
“Saya sangat terkejut saat membaca kabar robohnya bangunan puskesmas ini. Di saat negara-negara seperti Iran dan Israel sedang terlibat dalam perang teknologi tinggi dengan roket bertenaga nuklir, justru fasilitas kesehatan dasar milik kita yang runtuh tanpa peringatan. Ini bukan sekadar ironi, tapi alarm keras terhadap lemahnya sistem pengawasan pembangunan kita,” tegas Irwan Bora kepada awak media.
Bangunan yang roboh diketahui merupakan ruang rawat inap. Meski tak ada korban jiwa, insiden ini membuka kembali diskusi soal kualitas konstruksi fasilitas publik di daerah, terlebih dalam konteks geografis yang menantang seperti tanah gambut.
Irwan menginstruksikan Komisi III dan IV DPRD untuk segera menggelar rapat gabungan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar.
Tujuannya adalah mengevaluasi keberadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan menelusuri kemungkinan kelalaian teknis maupun administratif.
“Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, bangunan Puskesmas Martapura 2 juga dilaporkan mengalami keretakan. Jangan-jangan ini bukan sekadar masalah proyek lokal, melainkan ada kelemahan sistemik dalam perencanaan dan pengawasan konstruksi,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyatakan perlunya keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki apakah ada unsur kelalaian atau penyimpangan dalam proses pembangunan. Ia menyoroti bahwa bangunan tersebut dibangun pada tahun 2009, sehingga seharusnya masih tergolong layak pakai.
“Kita tidak sedang bicara soal bangunan berusia puluhan tahun. Ini bangunan yang usianya belum genap dua dekade, dan sudah ambruk. Apakah para perencana benar-benar memperhitungkan karakteristik tanah gambut di kawasan ini? Kenapa tanda-tanda kerusakan sebelumnya tidak ditindaklanjuti?” tegasnya lagi.
DPRD Banjar menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas, agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di fasilitas publik lainnya.
Di tengah dinamika geopolitik dunia, Irwan menilai, justru penguatan dalam negeri termasuk keamanan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama.
