Martapura, matarakyat.co.id – Perwakilan Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar terkait insiden keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa lebih dari seratus pelajar.
Pertemuan digelar di ruang Sekretariat Daerah pada Rabu (15/10/2025).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Pj Sekretaris Daerah H. Ikhwansyah, Kapolres Banjar, Kepala Dinas Pendidikan, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
Koordinator aksi KMPB, Bahaudin, menegaskan bahwa pihaknya mendukung keberlanjutan program MBG, namun meminta evaluasi total agar mutu dan keamanan pelaksanaannya terjamin.
“Kami mendukung penuh program ini karena manfaatnya jelas untuk masyarakat. Tetapi setelah adanya keracunan massal, kami berharap Badan Gizi Nasional dan penyelenggara menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” ujarnya.
Desakan Evaluasi dan Penegakan Hukum
Dalam pernyataannya, KMPB meminta:
Proses hukum tetap dijalankan sesuai aturan.
Evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional dan Satgas MBG dari tingkat pusat hingga daerah.
Pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Mereka juga mengusulkan agar pemerintah daerah aktif mengusulkan lokasi Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang sesuai tata ruang dan kondisi wilayah.
Selain itu, Pemkab Banjar diminta mengalokasikan APBD untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas tersebut, termasuk perizinan.
Dorong Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal
KMPB menilai program MBG juga harus memberi dampak pada ekonomi daerah.
“Kalau memungkinkan, bahan pangan seperti beras, ayam, dan ikan dipasok oleh pelaku usaha lokal seperti BUMDes, koperasi desa, atau UMKM Banjar. Jadi selain menyehatkan anak-anak, ekonominya ikut bergerak,” tambah Bahaudin.
Tanggapan Pemkab Banjar
Pj Sekda Banjar H. Ikhwansyah menyampaikan apresiasi atas masukan dari KMPB.
“Alhamdulillah, aspirasi dari sahabat-sahabat KMPB kami terima. Semuanya menjadi bahan evaluasi dan akan kami teruskan ke Badan Gizi Nasional. Program tetap berjalan, tetapi perlu perbaikan bersama agar kasus tidak terulang,” jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa insiden di Banjar menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
“Ini bukan hanya peringatan untuk kita, tapi juga untuk daerah lain agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan program nasional,” ucapnya.
