Banjarbaru, matarakyat.co.id – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis, S.H., M.Kn., mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI secara daring pada Senin (21/04/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II (KK. III) Gedung Nusantara DPR RI ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia dalam rangka evaluasi program kerja.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian Kementerian ATR/BPN dalam Triwulan I Tahun 2025.
“Saat ini capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1.499.353.620.462 atau telah tercapai sebanyak 33,75%. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,88 triliun atau sebesar 27,40%,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Kerja terkait Evaluasi Capaian Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 ini.
Menteri Nusron menyebutkan bahwa pagu efektif Kementerian ATR/BPN setelah efisiensi adalah sebesar Rp4.442.962.422. Legalisasi hak atas tanah menjadi prioritas utama Kementerian dengan capaian yang signifikan.
“Per minggu kedua April 2025, capaian pendaftaran tanah sejumlah 121,64 juta bidang tanah (94,4%) terdaftar dari target 126 juta bidang tanah,” ungkap Menteri Nusron.
Program pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN dalam tiga bulan pertama tahun 2025.
“Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah sebagai bagian dari pendaftaran tanah. Saat ini sertipikat yang telah diterbitkan sebanyak 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 bidang rumah ibadah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Salah satu program strategis yang berhasil diluncurkan pada triwulan I adalah Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bekerja sama dengan Bank Dunia.
Program ini dirancang untuk memperkuat penataan ruang berbasis iklim, keamanan pemilikan tanah, dan administrasi pertanahan.
Menteri Nusron menjelaskan lingkup program ILASP secara rinci,
“Kementerian yang terkait selain Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Pekerjaan ini berlaku selama lima tahun dengan loan sebesar 653 juta USD. Program ini meliputi percepatan penataan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seluruh Indonesia, penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lanskap, salah satunya sosialisasi pendaftaran tanah ulayat, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pengukuran batas-batas wilayah hutan, transmigrasi dan Area Penggunaan Lainnya (APL) supaya tidak tumpang tindih di kemudian hari.”
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan tanggapan positif terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN.
“Kami tentu mengapresiasi kerja positif Kementerian ATR/BPN dalam pertanahan dan tata ruang di tengah perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang. Paling banyak yang disoroti terkait kepemilikan sertipikat hak guna bangunan (SHGB) di atas laut yang telah di-handle dengan baik oleh Menteri Nusron,” jelasnya.
Rapat Kerja dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Ke depan, fokus Kementerian ATR/BPN akan diarahkan pada percepatan program strategis di triwulan kedua, termasuk penyelesaian sertipikasi tanah, resolusi kasus pertanahan, dan implementasi program ILASP di seluruh Indonesia.
