Jakarta, matarakyat.co.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjamin layanan kesehatan bagi warganya kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Pada ajang UHC Award Tahun 2026, Kabupaten Banjar berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya.
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, yang hadir mewakili Bupati Banjar dalam seremoni penganugerahan di Ballroom JIEXPO, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Capaian ini menegaskan konsistensi Pemkab Banjar dalam menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.
Melalui kebijakan anggaran yang berkelanjutan, pemerintah daerah memastikan seluruh warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Banjar mengucurkan dana lebih dari Rp105 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 248.866 jiwa tercatat sebagai peserta PBPU yang ditanggung pemerintah daerah, sementara secara keseluruhan 98,91 persen penduduk atau lebih dari 590 ribu jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Sekda Banjar, Yudi Andrea, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga kesinambungan program jaminan kesehatan.
“Predikat UHC Madya ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melindungi kesehatan masyarakat. Kami berharap capaian ini dapat memacu semangat tenaga kesehatan dan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan mutu pelayanan,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, BPKPAD, dan Bappeda Litbang dalam perencanaan serta penganggaran, hingga Dinsos P3AP2KB dan Disdukcapil dalam pemutakhiran data kependudukan.
Peran fasilitas layanan kesehatan, seperti RSUD Ratu Zalecha dan seluruh Puskesmas, juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir dari upaya pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan masih terdapat lebih dari 110 ribu peserta BPJS Kesehatan yang status kepesertaannya tidak aktif.
Menurutnya, diperlukan langkah lanjutan agar seluruh masyarakat benar-benar mendapatkan perlindungan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Penghargaan UHC Madya diberikan BPJS Kesehatan kepada Pemkab Banjar karena dinilai mampu menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan selama kepemimpinan Bupati Saidi Mansyur.
Tingginya cakupan kepesertaan, khususnya peserta PBPU Pemda yang mencapai hampir 250 ribu jiwa atau sekitar 42 persen dari total peserta BPJS, menjadi indikator utama penilaian.
Capaian ini sekaligus menempatkan Kabupaten Banjar sebagai daerah dengan jumlah peserta PBPU Pemda terbanyak di Kalimantan Selatan.
Serta memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan komitmen kuat terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.
“Kebijakan kesehatan yang selaras dengan RPJMN dan didukung kepedulian kepala daerah terbukti mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Noripansyah.
Sumber Berita : Rls
