Banjarbaru, matarakyat.co.id – Kondisi Jalan Kurnia Ujung di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjadi perhatian serius setelah adanya keluhan berulang dari masyarakat terkait tingginya potensi kecelakaan, khususnya pada malam hari.
Beberapa faktor yang teridentifikasi di lapangan antara lain keterbatasan penerangan jalan, kondisi geometrik jalan yang kurang tertata (“rambun”), serta keberadaan jembatan pada titik tertentu yang berpotensi mengganggu visibilitas dan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Siska Monalisa, mendorong dilakukannya survei teknis terpadu oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik pada level kota maupun provinsi.
“Kami mendorong dilakukannya survei terpadu sebagai dasar penanganan yang terukur dan berkelanjutan, sehingga dapat diidentifikasi secara objektif faktor penyebab utama kerawanan kecelakaan di lokasi tersebut,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, pendekatan berbasis data lapangan menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan risiko kecelakaan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan merupakan aspek fundamental dalam pelayanan infrastruktur publik yang tidak dapat ditunda penanganannya.
Apabila dari hasil survei ditemukan adanya kekurangan fasilitas keselamatan, DPRD mendorong agar segera dilakukan tindak lanjut berupa:
Optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
Pemasangan rambu peringatan dan marka jalan secara memadai Evaluasi teknis serta pembenahan struktur jembatan dan geometrik jalan Penataan lingkungan sekitar untuk meningkatkan visibilitas dan keamanan.
Ia juga menilai pentingnya penguatan koordinasi lintas kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi, guna memastikan penanganan berjalan efektif sesuai status ruas jalan.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada ruas jalan di sekitar kawasan Pelita yang hingga saat ini masih menyisakan bagian jalan yang belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut dilaporkan turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kecelakaan di lokasi tersebut.
Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Siska Monalisa, menilai bahwa perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penghambat, termasuk kemungkinan kendala teknis seperti aspek pembebasan lahan atau hal lain yang memerlukan koordinasi lintas kewenangan.
Sehubungan dengan itu, DPRD mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan, khususnya pada level provinsi, untuk segera melakukan survei lapangan dan percepatan tindak lanjut, sehingga penanganan dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Diperlukan langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi agar potensi risiko ini tidak terus berulang dan dapat diminimalisir secara sistematis,” tutupnya.
