Banjarbaru, matarakyat.co.id – Komisi III DPRD Kota Banjarbaru menegaskan bahwa persoalan banjir dan terganggunya aliran air di sejumlah wilayah bukanlah isu baru.
Masalah tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan seharusnya sejak lama mendapat penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.
Komisi III menilai kurang tepat apabila persoalan lama tersebut kembali diangkat seolah-olah sebagai isu baru, tanpa melihat fakta bahwa pada periode pemerintahan sebelumnya belum dilakukan penanganan yang tuntas.
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru dari Partai Golkar, Siska Monalisa, menyampaikan bahwa perbedaan mendasar saat ini terletak pada keseriusan pemerintah kota dan DPRD dalam melakukan kerja nyata di lapangan.
“Ini masalah lama, bukan isu baru. Yang membedakan adalah sekarang Pemerintah Kota dan Komisi III benar-benar bergerak bersama,” ujar Siska Monalisa.
Ia menjelaskan, di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, pemerintah kota menunjukkan langkah konkret dalam menangani dan mengantisipasi banjir.
Hal itu terlihat dari keterlibatan langsung wali kota yang turun ke lapangan meninjau kawasan terdampak, seperti Landasan Ulin Selatan dan Landasan Ulin Tengah.
Menurut Siska, Komisi III DPRD Banjarbaru juga tidak tinggal diam. Pihaknya telah melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi titik-titik penyebab terganggunya aliran air, sekaligus memastikan langkah penanganan yang tepat.
“Kami tidak hanya berbicara, tapi bekerja. Kami turun langsung ke lapangan, melihat kondisi riil, dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” tegasnya.
Lebih lanjut, Komisi III telah menjalin koordinasi dengan Balai Jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA), hingga menyampaikan persoalan tersebut ke tingkat kementerian.
Langkah ini dilakukan karena sebagian titik banjir berada di ruas jalan nasional serta wilayah perbatasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Siska menegaskan, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas kewenangan agar solusi yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.
“Koordinasi lintas instansi ini penting, karena tidak semua titik berada dalam kewenangan pemerintah kota. Kami mengawal agar ada solusi nyata bagi masyarakat,” katanya.
Komisi III DPRD Kota Banjarbaru memastikan akan terus mengawal proses penanganan banjir secara konsisten.
Agar persoalan yang selama ini berulang setiap tahun tidak lagi menjadi isu musiman, melainkan dapat diselesaikan secara tuntas demi kepentingan masyarakat.
