Martapura, matarakyat.co.id – Presiden Prabowo Subianto diharapkan menghentikan sementara (moratorium) kebijakan baru pembelian LPG 3 kg yang mewajibkan konsumen membeli langsung di pangkalan.
Menurut mantan anggota Badan Anggaran DPR, Syaifullah Tamliha, hal ini perlu dilakukan hingga pemerintah memiliki data yang valid mengenai tingkat kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Pasalnya, kuota subsidi dalam APBN Tahun Anggaran 2025 masih sangat terbatas dan tidak mungkin mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia,” Syaifullah, Selasa (4/2/2025).
Dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022, kata dia, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah telah sepakat bahwa subsidi LPG 3 kg mulai 2023 tidak lagi berbasis barang, melainkan langsung kepada individu.
“Artinya, harga LPG 3 kg tetap mengacu pada harga keekonomian, misalnya Rp 45.000 per tabung. Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 135.000 per bulan kepada masyarakat miskin, dengan asumsi kebutuhan mereka adalah tiga tabung per bulan,” tuturnya.
Namun, menurut dia, kebijakan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena faktor politik menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Akibatnya, mekanisme subsidi tetap berbasis barang, yang berpotensi menciptakan ketidaktepatan sasaran dan penyalahgunaan.
“Pertamina sebelumnya telah menerapkan sistem distribusi LPG 3 kg berbasis One Village One Outlet (OVO-O), di mana setiap desa memiliki satu pangkalan resmi. Sayangnya, implementasi kebijakan ini tidak konsisten,” jelasnya.
Alih-alih menambah pangkalan di setiap desa, Pertamina justru memperbanyak jumlah agen baru yang tidak diwajibkan menerapkan sistem OVO-O.
Pola distribusi yang telah dikaji secara mendalam ini semestinya bisa menjadi solusi, tetapi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah di lapangan. Jika kebijakan baru ini tidak segera dimoratorium oleh Presiden, dikhawatirkan akan memicu keresahan di masyarakat.
“Saya yakin Pak Prabowo, yang saya kenal sejak 1994, akan bersikap bijak dan tegas demi kepentingan rakyatnya,” ujar Syaifullah Tamliha.
Penulis : ARF
Editor : MR
