Jakarta, matarakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperkuat pengawalan terhadap hak masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
Pemerintah daerah menegaskan, pembangunan infrastruktur strategis tersebut harus berjalan seiring dengan kepastian penanganan dampak sosial, khususnya bagi warga yang lahannya masuk dalam kawasan pembangunan.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkab Banjar menyoroti pentingnya proses inventarisasi, identifikasi, verifikasi hingga penilaian objek terdampak agar dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Wakil Bupati hadir didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Ihwansyah, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Iwan Junaidi, Kepala Dinas Pertanian Warsita, serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar Heru Setiawan.
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan inventarisasi dan identifikasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar.
Berdasarkan data perkembangan kegiatan, tercatat sebanyak 580 bidang tanah masuk dalam proses inventarisasi. Dari jumlah tersebut, 246 bidang telah selesai melalui tahapan wawancara, sedangkan 334 bidang lainnya masih dijadwalkan untuk wawancara lanjutan.
Sementara itu, sebanyak 75 bidang diusulkan menjadi prioritas awal untuk proses penilaian atau appraisal Tahap I.
Adapun 505 bidang lainnya masih memerlukan tindak lanjut, terutama terkait kesiapan data, administrasi, dan perencanaan pelaksanaan secara bertahap.
Untuk daftar nominatif Tahap I, sebanyak 246 bidang telah diserahkan dengan rincian 72 bidang areal jalan, 46 bidang areal konstruksi, dan 128 bidang areal genangan.
Penyerahan data berikutnya dijadwalkan pada 9 November 2026.
Tak hanya bidang tanah, inventarisasi juga mencakup tanaman tumbuh yang berada di atas lahan terdampak. Sejumlah tanaman seperti sungkai, jengkol, karet, dan halaban turut menjadi objek pendataan dan identifikasi di lapangan.
Pemkab Banjar menilai ketelitian dalam pendataan menjadi hal penting untuk menghindari ketidaksesuaian informasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
Warga juga harus diberikan kesempatan untuk memeriksa data objek yang telah diinventarisasi serta menyampaikan keberatan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Tahapan penanganan selanjutnya meliputi verifikasi dan validasi data, pengumuman hasil pendataan, penanganan keberatan, penilaian oleh penilai, hingga penetapan pemberian santunan oleh pejabat yang berwenang.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Pemkab Banjar berharap seluruh proses penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat berlangsung tertib, transparan, dan berkeadilan.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari terselesaikannya proyek infrastruktur, tetapi juga dari bagaimana hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan serta penanganan sesuai ketentuan.
