Banjarmasin, matarakyat.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalsel memperkuat komitmen dalam mengelola isu publik di ruang digital melalui Public Communication Summit Kalimantan Selatan 2026 yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil.
Pembukaan ditandai dengan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama yang diikuti seluruh perwakilan pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan.
Forum ini dihadiri kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalsel, akademisi, insan pers, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kabupaten Banjar turut berpartisipasi melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, Faisal.
Dalam deklarasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk meningkatkan pemantauan isu publik secara aktif, memperkuat koordinasi analisis informasi, serta mempercepat langkah tindak lanjut terhadap isu yang berpotensi berkembang dan memengaruhi stabilitas informasi di masyarakat.
Subhan Nor Yaumil menegaskan bahwa kemampuan mendeteksi dan memetakan isu sejak dini menjadi langkah strategis yang harus dilakukan setiap pemerintah daerah. Menurutnya, respons cepat terhadap berbagai dinamika informasi sangat penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Di era digital saat ini, responsivitas dan pengelolaan isu sejak dini menjadi kunci. Komunikator publik harus hadir cepat, akurat, dan empatik,” tegas Subhan.
Ia menambahkan, seluruh Dinas Kominfo di Kalimantan Selatan telah bersepakat membangun pola koordinasi yang lebih solid dalam melakukan monitoring dan penanganan isu yang berkembang di media digital maupun media sosial.
Selain mengedepankan kecepatan, komunikasi publik pemerintah juga dituntut tetap mengutamakan akurasi, transparansi, dan kredibilitas informasi. Dengan demikian, pesan-pesan pembangunan yang disampaikan pemerintah dapat diterima masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong terciptanya kesamaan persepsi antardaerah dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun narasi positif sekaligus menciptakan penyebaran informasi yang seimbang dan bertanggung jawab.
Melalui kesepakatan bersama ini, diharapkan strategi komunikasi publik di Kalimantan Selatan semakin kuat, adaptif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Public Communication Summit Kalimantan Selatan 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memiliki pengalaman di bidang komunikasi publik, media digital, dan manajemen krisis.
Mereka antara lain CEO Tribunnews sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi; Kepala Subdirektorat Humas Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, Ani Natalia Pinem; Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dudy Rudianto; serta konsultan komunikasi krisis dan dosen Public Relations Universitas Indonesia, Jojo S. Nugroho.
Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas para komunikator publik daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan informasi dan reputasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
