Kabupaten Banjar matarakyat.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Helda Rina, mengingatkan seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di tengah kondisi masyarakat yang sedang terdampak musibah banjir.
Helda yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Banjar menilai, situasi bencana bukanlah waktu yang tepat untuk melontarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Di saat warga sedang kesulitan akibat banjir, sebaiknya dihindari pernyataan-pernyataan yang dapat membuat masyarakat semakin resah, terlebih jika disampaikan oleh pejabat publik,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Ia mengakui adanya keterbatasan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan kepada seluruh warga terdampak.
Namun menurutnya, keterbatasan tersebut tidak semestinya dijadikan alasan yang justru terkesan menyudutkan masyarakat.
“Kita semua paham kemampuan pemerintah ada batasnya. Tetapi jangan sampai keterbatasan itu disampaikan dengan cara yang menimbulkan kesan menyalahkan masyarakat,” kata Helda.
Ia mengajak semua pihak untuk saling berikhtiar dan bergotong royong agar bencana banjir yang melanda Kabupaten Banjar dapat segera teratasi dan dilalui bersama.
Sebelumnya, diberitakan beberapa media, pernyataan tersebut muncul di tengah polemik penghentian sementara operasional dapur umum di sejumlah wilayah terdampak banjir di Kabupaten Banjar.
Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar menegaskan bahwa bantuan makanan tidak dapat diberikan kepada seluruh warga tanpa pengecualian.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, menjelaskan bahwa bantuan difokuskan pada warga yang paling terdampak serta para pengungsi.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Siaga Bencana dan Penanggulangan Bencana di Aula Barakat Lantai II Pemkab Banjar, Selasa (6/1/2025).
“Kita mendukung dapur umum, tetapi tidak mungkin semua masyarakat kita layani terus-menerus. Ada batas kemampuan yang harus kita perhatikan,” tegas Erny.
Saat ini, dapur umum standar tingkat kecamatan masih beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dengan dukungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, bantuan logistik juga diperkuat oleh Kementerian Sosial RI usai kunjungan Menteri Sosial ke Kabupaten Banjar pada pekan lalu.
Sementara itu, dapur umum di Kecamatan Martapura Barat mendapat dukungan dari Brimob Polda Kalimantan Selatan, dengan suplai logistik yang diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
Untuk pembukaan dapur umum tambahan, penentuan lokasi akan dilakukan oleh BPBD, sedangkan penyediaan logistik dan tenaga memasak disiapkan oleh Tim Tagana Dinsos.
Terkait penghentian sementara dapur umum di Kecamatan Martapura Timur yang menuai keluhan warga, Erny menegaskan kebijakan tersebut dilakukan secara bergilir.
“Bukan berarti dihentikan tanpa alasan. Kita melayani banyak wilayah, sehingga bantuan harus bergantian,” jelasnya.
Selama lima hari beroperasi, dapur umum Martapura Timur memproduksi sekitar 6.000 bungkus nasi per hari dengan konsumsi beras mencapai satu ton per hari, lengkap dengan lauk pauk.
Namun demikian, Erny kembali menegaskan bahwa bantuan difokuskan pada warga yang benar-benar tidak memiliki akses ekonomi selama banjir.
“Masih ada warga yang bisa bekerja dan beraktivitas. Yang kita prioritaskan adalah mereka yang benar-benar tidak bisa bekerja dan sangat terdampak,” pungkasnya.
