Batulicin, matarakyat.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 hingga 24 Januari 2026. Kegiatan ini memiliki urgensi strategis dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Hibah dari pemerintah pusat ke daerah.
Rombongan Komisi II DPRD Tanah Bumbu diterima oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Dahliana Kesuma, SE, bersama jajaran, di Banjarbaru, Jumat (23/1/2026).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Harmanudin. Turut hadir anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yakni Rusdi, Abdul Rahim, Tarmiji, Muhammad Haris Fadillah, dan Gusti Erwin Arifin. Selain itu, rombongan juga didampingi jajaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu yang terdiri dari Zainal Aqli, Nelly Sari, Yola Rosyaina, dan Bayu Hidayat.
Dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu membahas pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Hibah yang merupakan komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Kedua sumber pendanaan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kesinambungan fiskal daerah serta keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan.
Pembahasan meliputi mekanisme pengalokasian, penyaluran, penghitungan, serta regulasi terbaru yang mengatur Dana Bagi Hasil dan Dana Hibah. Selain itu, turut dibahas berbagai potensi kendala, mulai dari aspek administrasi, kemungkinan keterlambatan penyaluran, hingga pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPRD Tanah Bumbu memperoleh penjelasan teknis sekaligus kebijakan terkini dari BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan. Konsultasi dan koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah, agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Hasil dari konsultasi dan koordinasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan anggaran daerah yang lebih tepat sasaran serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen dan sinergi antara DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.
