Martapura, matarakyat.co.id – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar tidak hanya berkaitan dengan luas lahan yang terbakar.
Asap yang ditimbulkan juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia dan kelompok rentan.
Hingga Agustus 2026, tercatat lebih dari 4.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kabupaten Banjar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Banjar saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi IV bersama organisasi perangkat daerah serta sejumlah pihak terkait, Selasa (1/9/2026).
RDP membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan karhutla dan kekeringan.
Selain upaya pemadaman, pembahasan turut mencakup dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, hingga kebutuhan personel yang berada di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, mengatakan penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api.
Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Yang harus kita pikirkan sekarang bukan hanya bagaimana apinya dipadamkan, tetapi bagaimana masyarakat tetap terlindungi selama ancaman asap masih ada,” kata Amiruddin.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa kondisi kualitas udara secara umum masih berada pada kategori sedang berdasarkan parameter Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Namun, beberapa wilayah seperti Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk dan Cintapuri tetap menjadi perhatian karena masih terdapat aktivitas karhutla maupun paparan asap.
Amiruddin menilai data ISPU perlu terus dipantau dan tidak semata-mata menjadi satu-satunya acuan. Kondisi masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, menurutnya, juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
“Angka ISPU memang menjadi salah satu indikator, tetapi kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan. Kalau masyarakat sudah terpapar asap, terutama anak-anak, maka langkah perlindungan harus segera dilakukan,” ujarnya.
Menyikapi tingginya kasus ISPA, DPRD Banjar mendorong Dinas Kesehatan memperkuat langkah pencegahan. Salah satu upaya yang dibahas adalah penyediaan serta pendistribusian masker kepada masyarakat.
Kelompok yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus antara lain anak-anak sekolah serta warga yang masuk kategori rentan terhadap paparan asap.
Amiruddin menyebut penggunaan masker memang tidak dapat menghilangkan sumber asap. Namun, langkah tersebut dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat selama harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak karhutla.
“Masker ini memang bukan solusi untuk menghilangkan asap, tetapi setidaknya menjadi salah satu upaya perlindungan bagi masyarakat yang harus tetap beraktivitas di tengah kondisi seperti sekarang,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah antisipasi tanpa harus menunggu kondisi udara semakin memburuk.
Dampak kabut asap juga menjadi perhatian dalam sektor pendidikan.
DPRD Banjar menyebut Dinas Pendidikan telah memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi lingkungan masing-masing.
Penyesuaian dapat dilakukan melalui perubahan jam belajar hingga pembelajaran jarak jauh apabila kualitas udara dianggap tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar tatap muka.
“Sekolah diberikan fleksibilitas untuk melihat kondisi di wilayah masing-masing. Kalau udara tidak memungkinkan untuk belajar seperti biasa, tentu keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi pertimbangan utama,” jelas Amiruddin.
Meski demikian, penyesuaian kegiatan belajar tetap perlu mempertimbangkan kondisi aktual kualitas udara dan perkembangan karhutla di sekitar sekolah.
Selain masyarakat, DPRD Banjar juga menyoroti kondisi personel yang bertugas menangani karhutla. Kebutuhan dasar para petugas, khususnya makanan dan minuman bagi personel yang bekerja hingga malam hari, dinilai perlu dipastikan terpenuhi.
“Jangan sampai orang yang bertugas menjaga masyarakat justru kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ini juga bagian dari dukungan terhadap penanganan karhutla,” tegas Amiruddin.
DPRD Banjar juga telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kemungkinan penguatan dukungan anggaran bagi operasional posko penanganan karhutla di bawah BPBD.
Menurut Amiruddin, dukungan tersebut tidak selalu harus dilakukan melalui penambahan anggaran baru. Pemerintah daerah dapat melihat kembali ruang fiskal yang tersedia, termasuk kemungkinan melakukan penyesuaian atau pergeseran pada sejumlah pos anggaran.
“Kalau anggaran yang ada sudah terkunci, kita akan melihat ruang mana yang memungkinkan untuk digeser. Intinya, kebutuhan penanganan karhutla ini jangan sampai tidak mendapat dukungan karena persoalan anggaran,” ujarnya.
DPRD Banjar menegaskan penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu. Keberhasilan penanganan tidak hanya dilihat dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampaknya.
Koordinasi antara sektor kesehatan, pendidikan, kebencanaan dan perangkat daerah lainnya pun dinilai perlu diperkuat selama ancaman karhutla masih berlangsung.
“Penanganan karhutla harus melihat seluruh dampaknya. Api harus dipadamkan, masyarakat harus dilindungi, anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan, dan petugas di lapangan juga harus diperhatikan,” pungkas Amiruddin.
