Martapura, matarakyat.co.id – Proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman CBS Martapura dengan nilai anggaran sekitar Rp8 miliar kembali mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Banjar.
Sejumlah catatan terkait kualitas pekerjaan ditemukan saat anggota dewan melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjar, H. Sunardi, menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar.
Di antaranya penanaman rumput yang tidak maksimal, permukaan tanah yang bergelombang, hingga belum tersedianya sistem drainase yang memadai di kawasan taman tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan genangan air serta mengurangi fungsi estetika taman yang seharusnya menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
“Dalam masa pemeliharaan ini, penanaman rumput harus menggunakan tanah subur, bukan di atas urukan batu atau sisa bongkaran bangunan. Kalau seperti ini, tanaman tidak akan tumbuh maksimal,” ujar Sunardi, Sabtu (7/2/2026) siang.
Ia juga menilai pembangunan taman tersebut belum menunjukkan konsep arsitektur dan penataan lanskap yang sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan.
Karena itu, perbaikan sistem drainase dinilai harus menjadi prioritas utama sebelum memperindah tampilan taman.
Selain itu, Sunardi turut menyoroti instalasi kabel listrik yang dinilai tidak tertata rapi dan berpotensi membahayakan pengunjung.
Ia meminta pihak terkait segera melakukan pengecekan ulang serta menambah fasilitas penerangan yang saat ini masih terbatas.
“Listrik itu yang utama untuk keamanan. Jangan sampai masyarakat atau pengunjung justru menjadi korban. Penerangan malam hari juga masih sangat kurang,” katanya.
DPRD juga mendorong pengamanan fasilitas taman selama masa pemeliharaan dengan melibatkan Satpol PP agar tidak terjadi kerusakan pada sarana yang telah dibangun.
Lebih lanjut, Sunardi merekomendasikan agar Inspektorat Kabupaten Banjar turun langsung melakukan verifikasi di lapangan guna memastikan progres pekerjaan sesuai dengan laporan yang disampaikan.
“Kami meminta Inspektorat mengecek apakah progres fisik benar-benar sudah mencapai 100 persen, bukan hanya laporan di atas kertas. Termasuk memastikan kualitas material sesuai dengan spesifikasi kontrak,” tegasnya.
Permasalahan proyek tersebut juga menjadi pembahasan dalam rapat pimpinan komisi DPRD bersama SKPD terkait saat evaluasi progres pembangunan fisik tahun 2025.
Komisi I mendorong sejumlah perbaikan selama masa pemeliharaan, mulai dari pembenahan drainase, penataan kabel listrik, perbaikan penanaman rumput hingga penambahan lampu penerangan.
DPRD bahkan menyoroti jumlah titik lampu yang terpasang jauh di bawah rencana awal. Dari target sekitar 77 titik lampu, saat ini disebut baru terpasang sekitar lima titik.
Wakil Ketua I DPRD Banjar, H. Irwan Bora, menegaskan pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul di masyarakat terkait proyek tersebut.
Ia juga mendorong Inspektorat melakukan inspeksi mendadak guna mengevaluasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh.
“Kami berharap Inspektorat segera turun melakukan sidak dan mengevaluasi kegiatan yang bermasalah. Pemerintah daerah juga harus tegas agar persoalan ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Irwan turut menyoroti mekanisme pengadaan barang dan jasa, khususnya peran kelompok kerja (Pokja), agar lebih transparan dan melibatkan SKPD teknis sejak tahap awal.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul bisa menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak terjadi lagi kondisi di mana SKPD teknis tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses pemilihan penyedia.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, H. Ikhwansyah, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti berbagai kekurangan dalam proyek tersebut.
Pihak kontraktor juga diminta segera melakukan perbaikan selama masa pemeliharaan masih berlangsung.
“Kita sepakat kegiatan yang masih dalam tahap penyelesaian harus diperbaiki. Ini menjadi catatan agar pihak ketiga benar-benar bekerja sesuai ketentuan,” katanya.
DPRD menegaskan, apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan, maka penyedia jasa wajib bertanggung jawab penuh selama masa pemeliharaan proyek.
Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat menjadi pembelajaran agar pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Banjar ke depan semakin berkualitas dan sesuai harapan masyarakat.
