Banjarmasin, matarakyat.co.id — Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong penggunaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar menentukan kebijakan dan program pembangunan agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda saat mewakili Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertema Optimalisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Data di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/10/2026).
“Kita harus mengubah cara pandang dari data untuk laporan menjadi data untuk keputusan,” pesan Wali Kota yang disampaikan Hj. Ananda.
Menurut Pemerintah Kota Banjarmasin, data dibutuhkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi untuk membantu pemerintah mengetahui persoalan secara lebih tepat, menentukan prioritas, menetapkan sasaran program, hingga mengevaluasi hasil pembangunan.
Data mengenai pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pelayanan publik hingga ketenagakerjaan harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang terjadi, wilayah yang membutuhkan perhatian, serta bentuk intervensi yang paling sesuai.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, mengatakan data yang dikumpulkan perangkat daerah harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak berhenti sebagai bahan laporan.
“Data itu tidak berhenti pada pengumpulan. Data harus dilihat fungsinya untuk apa, kemudian dianalisis sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfotik. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam menghasilkan dan menggunakan data sesuai tugas dan bidangnya masing-masing.
Penguatan tata kelola data juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan portal data pemerintah daerah. Melalui data yang terkelola secara lebih terintegrasi, perangkat daerah diharapkan menggunakan informasi yang sama dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program hingga evaluasi.
Artinya, ketika pemerintah menyusun program, data dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lebih konkret: persoalan apa yang paling mendesak, siapa yang membutuhkan bantuan, di mana intervensi harus dilakukan, dan apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil.
Pemanfaatan data juga mulai diperkuat melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan generasi muda. Dalam Banjarmasin Datathon 2026, peserta mengolah data menjadi analisis yang berkaitan dengan sejumlah persoalan perkotaan.
Juara I diraih Febria Sera Darnefi dari Universitas Sari Mulia melalui kajian pemanfaatan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi motif sasirangan dan pemodelan spasial sentra IKM. Juara II diraih Muhammad Rizky Aditya dari Universitas Lambung Mangkurat melalui analisis klaster beban penyakit dan sumber daya pelayanan kesehatan puskesmas. Juara III diraih Muhammad Fadillah dari Universitas Lambung Mangkurat melalui pemetaan ketimpangan pelayanan persampahan.
Analisis tersebut menunjukkan bahwa data dapat digunakan untuk membaca persoalan secara lebih spesifik, mulai dari kebutuhan pelayanan kesehatan hingga ketimpangan pelayanan persampahan dan potensi pengembangan industri kecil dan menengah.
Potensi yang sama muncul dalam Banjarmasin Smart City Ideathon 2026. Tim “Geo-Sinfra Gogo” dari Politeknik Negeri Banjarmasin mengembangkan sistem informasi geografis untuk pemetaan infrastruktur permukiman menggunakan CNN dan Decision Tree. Tim “Gawi Sabumi Tech” dari Universitas Lambung Mangkurat mengembangkan “SAMBAT”, sistem agen masyarakat berbasis AI social listening dan normalisasi Bahasa Banjar untuk mendukung smart governance. Sementara Tim “Buhan Amawang” dari Politeknik Negeri Banjarmasin mengembangkan “Banua Simpun”, digitalisasi bank sampah dan aksi bersih sungai berbasis gamifikasi.
Pemerintah kota menilai kolaborasi tersebut membuka peluang agar data pemerintah tidak hanya menjadi arsip, tetapi dapat diolah menjadi informasi dan inovasi yang membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Namun, pemanfaatan data membutuhkan kualitas informasi yang konsisten. Karena itu, penguatan statistik sektoral akan diarahkan pada peningkatan kualitas data, koordinasi antarperangkat daerah, standardisasi pengelolaan, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan aparatur dalam menganalisis dan menggunakan data.
Dengan pendekatan tersebut, data diharapkan hadir dalam seluruh proses pembangunan, bukan hanya ketika laporan harus dibuat. Mulai dari mengenali masalah, menentukan prioritas, menyusun program dan anggaran, menjalankan intervensi, hingga mengukur hasilnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan data bukan sekadar berapa banyak data yang terkumpul, tetapi seberapa jauh data membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dan menghadirkan layanan serta pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Banjarmasin.
