Batulicin, matarakyat.co.id – Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, memberikan peringatan keras kepada seluruh pengguna anggaran dan instansi terkait agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Peringatan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran sekaligus memastikan setiap dana yang dikucurkan pemerintah pusat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Menurut Andrean, berbagai sumber dana APBN yang masuk ke daerah, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun skema pendanaan lainnya, memiliki mekanisme dan aturan yang ketat sehingga harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna anggaran agar selalu berpedoman pada regulasi yang ada. Pengelolaan APBN itu diawasi langsung oleh berbagai lembaga pusat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas adalah harga mati,” tegas Andrean saat ditemui di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Kamis (4/6/2026).
Ia menekankan bahwa ketelitian dalam perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi faktor penting untuk menghindari temuan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, Andrean meminta agar setiap proyek yang didanai APBN mendapat pengawasan ketat di lapangan guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai hanya mengejar penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi kualitas pekerjaannya buruk atau bahkan tidak tepat sasaran. Setiap program harus memiliki output dan outcome yang jelas bagi kesejahteraan rakyat Tanah Bumbu,” ujarnya.
Ketua DPRD juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran atau double budgeting pada objek pembangunan yang sama.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan dana negara. Namun demikian, Andrean menilai pengawasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan DPRD semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.
“Masyarakat juga harus ikut mengawasi pembangunan di lingkungan masing-masing. Partisipasi publik menjadi salah satu kunci agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Andrean menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
“Kami di legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan kami dengan maksimal. Kami ingin Tanah Bumbu menjadi contoh daerah yang bersih dan profesional dalam mengelola anggaran negara,” tutupnya.
