Banjarbaru, matarakya.co.id — Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat menindaklanjuti isu dugaan penggelapan anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang diduga melibatkan bendahara Dinas Kesehatan setempat.
Pejabat yang bersangkutan dilaporkan menghilang sejak 3 November 2025 dan hingga kini belum ditemukan.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Saya sudah mendengar isu yang berkembang dan langsung meminta Inspektorat turun tangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,” kata Wali Kota Lisa.
Ia menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran ini akan ditangani secara tegas dan transparan.
“Saya sudah memerintahkan Sekda, Inspektorat, dan Kepala Dinas Kesehatan agar segera menelusuri dugaan ini. Jika terbukti, sanksi sesuai aturan akan diberikan, dan dana yang disalahgunakan wajib dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.
Wali kota juga meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperkuat pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa.
“Ini bagian dari tanggung jawab kita menjaga amanah masyarakat dan memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.
Menurut Lisa, langkah cepat pemerintah merupakan komitmen untuk menjaga integritas.
“Penyelidikan akan dilakukan hingga tuntas dengan mengutamakan kepentingan publik. Setiap pelanggaran pasti mendapat sanksi sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menegaskan tidak ada toleransi atas penyalahgunaan uang negara.
“Saya tidak akan mentolerir meskipun hanya satu rupiah uang rakyat disalahgunakan.Setiap pengeluaran harus sesuai SOP dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sikap tegas ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di Banjarbaru.
Sumber Berita : Rls
