Martapura, matarakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda), Pemkab Banjar menggelar Sosialisasi Pengisian Website Jaga Desa/Kelurahan di Aula Barakat Martapura, Selasa (4/11/2025) pagi.
Kegiatan ini dibuka oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Khairullah Anshari, yang menjelaskan bahwa Website Jaga Desa/Kelurahan merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mendorong transparansi.
Pencegahan korupsi, dan pembinaan hukum di tingkat desa maupun kelurahan.
“Platform ini membantu perangkat desa dan kelurahan agar bekerja secara aman dari sisi hukum, transparan dalam pengelolaan anggaran, serta bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Khairullah.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi bertujuan agar seluruh perangkat kelurahan memahami tata cara pengisian data, standar informasi yang diperlukan, serta pemanfaatan website tersebut secara berkelanjutan.
Dengan begitu, diharapkan terbentuk sistem pemerintahan desa dan kelurahan yang terbuka, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan hukum.
Sosialisasi diikuti oleh perwakilan kelurahan dari empat kecamatan, antara lain Murung Keraton, Sekumpul, Sungai Lulut, Tanjung Rema Darat, Gambut Barat, dan Kertak Hanyar 1, serta para operator kelurahan.
Sementara itu, Kasubsi Sospol Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Elita Putri, yang menjadi salah satu narasumber, menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif dari Kejaksaan Agung RI dan wajib diikuti oleh seluruh desa serta kelurahan di Indonesia.
“Website ini juga dilengkapi fitur pelaporan. Jika ada permasalahan hukum di wilayah masing-masing, dapat langsung dilaporkan sesuai jenjang, mulai dari kejaksaan negeri hingga pusat. Misalnya soal premanisme atau aktivitas tambang ilegal,” ungkap Elita.
Melalui peluncuran dan sosialisasi website ini, pemerintah daerah berharap tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa dan kelurahan semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
