Martapura,matarakyat.co.id – Pemkab Banjar mulai memperkuat pengembangan perhutanan sosial melalui penyusunan dokumen Integrated Area Development (IAD) atau Pengembangan Wilayah Terpadu.
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kawasan hutan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Penyusunan master plan tersebut dibahas dalam Konsultasi Publik Dokumen IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida, Martapura, Kamis (5/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, yang mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, mengatakan dokumen IAD diharapkan menjadi pedoman dalam menyelaraskan berbagai program pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga dukungan masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan.
Menurutnya, Kabupaten Banjar memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial.
Sejumlah kelompok usaha telah teridentifikasi, di antaranya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Merapi Jaya, KTH Warna Lestari di Desa Sungai Pinang, KUPS Kayu Manis, KUPS Kemiri RTHD di Desa Paramasan Atas, serta KUPS HABK Meratus Jaya RTHD Limpaho di Desa Paramasan Bawah.
Yudi menilai potensi hasil hutan tersebut perlu dikelola secara produktif agar mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Potensi hasil hutan, hutan kayu dan usaha produktif masyarakat perlu dikembangkan agar memiliki nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Namun, pengembangannya harus tetap memperhatikan kelestarian hutan, kearifan lokal, dan keberlanjutan sumber daya alam,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengembangan perhutanan sosial tidak boleh hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan.
Aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi bagian penting dalam setiap program yang dirancang.
Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah komoditas kayu manis dan kemiri yang berpotensi menjadi sumber penghasilan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Karena itu, konsultasi publik tersebut dinilai penting untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, menyamakan persepsi, serta mengidentifikasi kebutuhan dan peluang pengembangan berdasarkan kondisi di lapangan.
Yudi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat aktif sehingga dokumen IAD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memiliki arah pengembangan yang jelas.
Selain mendorong aktivitas ekonomi, penyusunan dokumen tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan kawasan hutan, terutama di wilayah yang masih membutuhkan penataan dan kepastian legalitas.
“Dengan adanya forum ini, kita bisa menyusunnya dalam dokumen sebagai bahan pengambilan kebijakan, sehingga kawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat secara legal, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Kegiatan ini turut melibatkan kelompok usaha perhutanan sosial, masyarakat dan kalangan akademisi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pengembangan tersebut, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan berita acara komitmen Master Plan IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar.
Melalui penyusunan master plan ini, Pemkab Banjar berharap pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan lebih terarah, membuka peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam untuk jangka panjang.
