Martapura,matarakyat.co.id – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) mulai memperkuat tata kelola data pemerintahan daerah.
Salah satunya melalui sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) E-Walidata untuk mendorong terwujudnya integrasi data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Baiman, Bapperida Kabupaten Banjar, Senin (9/11/2026), tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banjar.
Sosialisasi dibuka Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, didampingi Kepala Bidang Statistik dan Persandian Ali Akbar serta Kasi Pengelolaan Data Ade Randa.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Irwan Yunizar, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, Firman Jati Putra.
Kepala DKISP Banjar, Faisal, mengatakan penguatan tata kelola data menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pengambilan kebijakan.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan data, termasuk proses pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran hingga penyampaian informasi sesuai standar yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Banjar, Ali Akbar, menegaskan bahwa penerapan E-Walidata bukan sekadar aktivitas menginput dan mengunggah data ke dalam aplikasi.
Lebih dari itu, setiap data yang disampaikan harus memenuhi standar, memiliki metadata yang jelas, mendukung interoperabilitas, serta menggunakan kode referensi dan data induk yang telah ditetapkan.
“Dengan adanya SIPD-RI E-Walidata, diharapkan proses pengelolaan dan koordinasi data antarperangkat daerah dapat berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan terarah. Data yang disampaikan harus memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan kebijakan serta implementasi SIPD-RI, khususnya dalam mendukung integrasi data pemerintahan daerah.
Adapun Firman Jati Putra dari BPS Kabupaten Banjar memberikan materi mengenai prinsip statistik, standar data, metadata statistik, serta pentingnya menjaga kualitas data sebagai bagian dari penerapan Satu Data Indonesia (SDI).
Melalui sosialisasi ini, DKISP Banjar berharap koordinasi dan pengelolaan data lintas perangkat daerah semakin optimal.
Dengan demikian, data yang dihasilkan pemerintah daerah tidak hanya menjadi kelengkapan administrasi, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
