Martapura, matarakyat.co.id – Dampak kekeringan masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama instansi terkait, armada tangki dikerahkan menuju sejumlah desa dan fasilitas pendidikan yang terdampak kekeringan, Senin (9/11/2026).
Sejak pagi, petugas gabungan BPBD Banjar dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) mulai mendistribusikan air bersih ke berbagai titik yang membutuhkan bantuan.
Penyaluran dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya SMA Negeri 1 Karang Intan dan Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, serta Desa Bincau Muara, Kecamatan Martapura.
Selain itu, bantuan juga menjangkau SMP Negeri 1 Aranio di Kecamatan Aranio, Pondok Pesantren Al Hamidiyah di Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat, Desa Kaliukan di Kecamatan Astambul, serta Desa Makmur Karya di Kecamatan Cintapuri Darussalam.
Di setiap lokasi, petugas mengisi tandon-tandon penampungan air yang telah disiapkan.
Air tersebut kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Distribusi air bersih ini menjadi salah satu langkah penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah guna meringankan beban masyarakat selama ketersediaan sumber air belum kembali normal.
Tidak hanya menyasar kawasan permukiman, penyaluran juga diprioritaskan ke fasilitas pendidikan dan pondok pesantren agar kebutuhan air bersih bagi kegiatan belajar mengajar tetap terpenuhi.
Pemkab Banjar memastikan upaya pendistribusian air bersih akan terus dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi dengan melibatkan sejumlah instansi serta relawan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bagi masyarakat hingga kondisi sumber air di wilayah terdampak kekeringan kembali membaik.
Sementara itu, penyaluran bantuan ke sejumlah kecamatan menunjukkan bahwa penanganan dampak kekeringan masih menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
